Ethical Governance

NAMA                    : Andri Kevin Akbar

NPM                       : 2A21311

KELAS                  : 4 EB 20

MATA KULIAH : Etika Profesi Akuntansi

1.    Sistem Pemerintahan (Governance system )

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Di dalam sistem ada komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Sistem adalah metode.
Prinsipnya, pada tiap sistem selalu terdiri dari empat elemen:

• Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, maupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut
• Lingkungan, tempat di mana sistem berada.
• Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
• Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya.

Syarat-syarat sistem :

• Sistem wajib dibuat untuk mengatasi masalah.
• Unsur dasar dari proses ( energi, arus informasi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem.
• Terdapat hubungan diantara elemen sistem.
• Elemen sistem harus memiliki rencana yang ditetapkan.
• Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen.

Berkaitan dengan pemerintahan, sistem berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, atau asas tentang pemerintahan negara.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, menurut UU no 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan adalah Suatu proses ketatanegaraan dalam suatu negara. Pemerintahan di jalankan oleh alat kelengkapan yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai alat pelaksana dan kelengkapan pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Tugas esensial adala mempertahankan negara sebagai organisasi yang berdaulat. Tugas esensial disebut juga tugas asli negara. Tugas fakultatif negara adalah untuk memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, dan ekonomi.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut

2.    Budaya Etika

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya ( consience of man ).

Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya, misalnya mencintai orang tua, guru, pemimpin dan lain – lain, disamping itu kesusilaan melarang orang berbuat kejahatan seperti mencuri, berbuat cabul dan lain – lain. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri, seperti penyesalan, keresahan dan lain – lain. Saksi bagi mereka yang melanggar kesopanan adalah dari dalam diri sendiri, bukan dipaksakan dari luar dan bersifat otonom.
Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari – hari bermasyarakat, berpemerintahan dan lain – lain.

Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, keperdulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan ( masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara ). Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit. Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah ), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir ( lahiriah ) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Tujuan bukan pribadinya akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial (communal, community, society, group, govern dan lain – lain ), yaitu kehidupan masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah – tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Sanksi dipaksakan oleh pihak luar (norma, kaedah yang ada dan hidup dalam masyarakat ). Sanksi kesopanan dipaksakan oleh pihak luar oleh karena itu bersifat heretonom.
Khususnya dalam masa krisis atau perubahan, prinsip pemerintahan dan fundamental etika-nya di dalam masyarakat sering kali dipertanyakan dan kesenjangan antara ideal dan kenyataan ditantang. Belum lagi, kita mengerti diskusi Etika Pemerintahan sebagai diskursus berjalan dalam pengertian bersama tentang apa yang membuat pemerintahan itu baik, dan langkah konkrit yang mana yang harus dilakukan dalam rangka berangkat dari konsensus bersama ke pemerintahan praktis itu adalah indikator demokrasi dan masyarakat multidimensi.

Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon positif oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Good governance mengandung dua arti yaitu :

1.      Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Good governance mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.      Pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien. Mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.

Untuk penyelenggaraan Good governance tersebut maka diperlukan etika pemerintahan. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :

1.      Logika, mengenai tentang benar dan salah.

2.      Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.

3.      Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.

Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "Virtus" yang berarti keutamaan dan baik sekali, serta bahasa Yunani yaitu kata "Arete" yang berarti utama. Dengan demikian etika merupakan ajaran-ajaran tentang cara berprilaku yang baik dan yang benar. Prilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani kuno dan Romawi kuno, bertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas. Kebaikan hidup manusia yang mengandung empat unsur yang disebut juga empat keutamaan yang pokok (the four cardinal virtues) yaitu :

1.      Kebijaksanaan, pertimbangan yang baik (prudence).

2.      Keadilan (justice).

3.      Kekuatan moral, berani karena benar, sadar dan tahan menghadapi godaan(fortitude).

4.      Kesederhanaan dan pengendalian diri dalam pikiran, hati nurani dan perbuatan harus sejalan atau "catur murti" (temperance).

Pada jaman Romawi kuno ada penambahan satu unsur lagi yaitu "Honestum"yang artinya adalah kewajiban bermasyarakatan, kewajiban rakyat kepada negaranya. Dalam perkembangannya pada masa abad pertengahan, keutamaan tersebut bertambah lagi yang berpengaruh dari Kitab Injil yaitu Kepercayaan (faith), harapan (hope) dan cinta kasih (affection). Pada masa abad pencerahan (renaissance) bertambah lagi nilai-nilai keutamaan tersebut yaituKemerdekaan (freedom), perkembangan pribadi (personal development),dan kebahagiaan (happiness).

Pada abad ke 16 dan 17 untuk mencapai perkembangan pribadi (personal development) dan kebahagiaan (happiness) tersebut dianjurkan mengembangkan kekuataan jiwa (animositas), kemurahan hati (generositas),dan keutamaan jiwa (sublimitas).

Dengan demikian etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara.

kalau melihat sistematika filsafat yang terdiri dari filsafat teoritis,"mempertanyakan yang ada", sedangkan filsafat praktis, "mempertanyakan bagaimana sikap dan prilaku manusia terhadap yang ada". Dan filsafat etika. Oleh karena itu filsafat pemerintahan termasuk dalam kategori cabang filsafat praktis. Filsafat pemerintahan berupaya untuk melakukan suatu pemikiran mengenai kebenaran yang dilakukan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu kepada kaedah-kaedah atau nilai-nilai baik formal maupun etis. Dalam ilmu kaedah hukum (normwissenchaft atau sollenwissenschaft) menurutHans Kelsen yaitu menelaah hukum sebagai kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum meliputi Kenyataan idiil (rechts ordeel) dan Kenyataan Riil(rechts werkelijkheid). Kaedah merupakan patokan atau pedoman atau batasan prilaku yang "seharusnya". Proses terjadinya kaedah meliputi : Tiruan (imitasi)dan Pendidikan (edukasi). Adapun macam-macam kaedah mencakup, Pertama :Kaedah pribadi, mengatur kehidupan pribadi seseorang, antara lain :

1.      Kaedah Kepercayaan, tujuannya adalah untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau hidup beriman. meliputi : kaedah fundamentil (abstrak), contoh : manusia harus yakin dan mengabdi kepada Tuhan YME. Dankaedah aktuil (kongkrit), contoh : sebagai umat islam, seorang muslim/muslimah harus sholat lima waktu.

2.      Kaedah Kesusilaan, tujuannya adalah untuk kebaikan hidup pribadi, kebaikan hati nurani atau akhlak. Contoh : kaedah fundamentil, setiap orang harus mempunyai hati nurani yang bersih. Sedangkan kaedah aktuilnya, tidak boleh curiga, iri atau dengki.

Kedua: Kaedah antar pribadi mencakup :

1.      Kaedah Kesopanan, tujuannya untuk kesedapan hidup antar pribadi, contoh : kaedah fundamentilnya, setiap orang harus memelihara kesedapan hidup bersama, sedangkan kaedah aktuilnya, yang muda harus hormat kepada yang tua.

2.      Kaedah Hukum, tujuannya untuk kedamaian hidup bersama, contoh :kaedah fundametilnya, menjaga ketertiban dan ketentuan, sedangkankaedah aktuilnya, melarang perbuatan melawan hukum serta anarkis.Mengapa kaedah hukum diperlukan, Pertama : karena dari ketiga kaedah yang lain daripada kaedah hukum tidak cukup meliputi keseluruhan kehidupan manusia. kedua : kemungkinan hidup bersama menjadi tidak pantas atau tidak seyogyanya, apabila hanya diatur oleh ketiga kaedah tersebut.

filsafat pemerintahan ini diimplementasikan dalam etika pemerintahan yang membahas nilai dan moralitas pejabat pemerintahan dalam menjalankan aktivitas roda pemerintahan. Oleh karena itu dalam etika pemerintahan dapat mengkaji tentang baik-buruk, adil-zalim, ataupun adab-biadab prilaku pejabat publik dalam melakukan aktivitas roda pemerintahan. Setiap sikap dan prilaku pejabat publik dapat timbulkan dari kesadaran moralitas yang bersumber dari dalam suara hati nurani meskipun dapat diirasionalisasikan.

Contoh dalam kehidupan masyarakat madani (civil society) ataupun masyarakat demokratis, nilai dan moralitas yang dikembangkan bersumber kepada kesadaran moral tentang kesetaraan (equlity), kebebasan (freedom), menjunjung tinggi hukum, dan kepedulian atau solidaritas.

Dari segi etika, pemerintahan adalah perbuatan atau aktivitas yang erat kaitannya dengan manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu perbuatan atau aktivitas pemerintahan tidak terlepas dari kewajiban etika dan moralitas serta budaya baik antara pemerintahan dengan rakyat, antara lembaga/pejabat publik pemerintahan dengan pihak ketiga. Perbuatan semacam ini biasanya disebut Prinsip Kepatutan dalam pemerintahan dengan pendekatan moralitas sebagi dasar berpikir dan bertindak. Prinsip kepatutan ini menjadi fondasi etis bagi pejabat publik dan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahanadalah :

1.      Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.

2.      kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya(honesty).

3.      Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.

4.      kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan(fortitude).

5.      Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).

6.      Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.

Karena pemerintahan itu sendiri menyangkut cara pencapaian negara dari prespekti dimensi politis, maka dalam perkembangannya etika pemerintahan tersebut berkaitan dengan etika politik. Etika politik subyeknya adalah negara, sedangkan etika pemerintahan subyeknya adalah elit pejabat publik dan staf pegawainya.

Etika politik berhubungan dengan dimensi politik dalam kehidupan manusia yaitu berhubungan dengan pelaksanaan sistem politik seperti contoh : tatanan politik, legitimasi dan kehidupan politik. Bentuk keutamaannya seperti prinsip demokrasi(kebebasan berpendapat), harkat martabat manusia (HAM), kesejahteraan rakyat.

Etika politik juga mengharuskan sistem politik menjunjung nilai-nilai keutamaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun normatif. Misalnya legitimasi politik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian juga tatanan kehidupan politik dalam suatu negara.

Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Oleh karena itu dalam etiak pemerintahan membahas prilaku penyelenggaraan pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, kewenangan termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik dan buruk.

Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (teks proklamasi). Di Indonesia wujudnya adalah pembukaan UUD 1945 sekaligus pancasila sebagai dasar negara (fundamental falsafah bangsa) dan doktrin politik bagi organisasi formil yang mendapatkan legitimasi dan serta keabsahan hukum secara de yure maupun de facto oleh pemerintahan RI, dimana pancasila digunakan sebagai doktrin politik organisasinya.

MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN

Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip – prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan ), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.

Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan. Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ). Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA
1. Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI.

2. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 ).

5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
6. PP No. 60 tentang Disiplin Pegawai Negeri .
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT
( GOOD GOVERNANCE )

1. Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional )

2. Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya (legitimate )

3. Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat (public, private and society sector )

4. Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip – prinsip pemerintahan yaitu :
a. Prinsip Penegakkan Hukum,

b. Akuntabilitas,

c. Demokratis,

d. Responsif,

e. Efektif dan Efisensi,

f. Kepentingan Umum,

g. Keterbukaan,

h. Kepemimpinan Visoner dan

i. Rencana Strategis.

5. Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

2.    Mengembangkan Struktur Etika Koperasi

Membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Pada saat itulah perlu prinsip-prinsip moral etika ke dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan diterapkan, baik dalam entitas korporasi, menetapkan sasaran bisnis, membangun jaringan dengan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun dalam proses pengembangan diri para pelaku bisnis sendiri. Penerapan ini diharapkan etika dapat menjadi “hati nurani” dalam proses bisnis sehingga diperoleh suatu kegiatan bisnis yang beretika dan mempunyai hati, tidak hanya sekadar mencari untung belaka, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

3.    Kode Perilaku Korporasi

Pengertian Code of Conduct (Pedoman Perilaku) :

Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun aturan moral atau etika. Code of Conduct merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis PT. Perkebunan dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunukasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam code of conduct.

4.    Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi

Melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005.

Pengaruh etika terhadap budaya terbagi 2 yaitu :

1.Etika Personal dan etika bisnis merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku manajer yang terinternalisasi menjadi perilaku organisasi yang selanjutnya mempengaruhi budaya perusahaan.

2.Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan maka hal tersebut berpotensi menjadi dasar kekuatan persusahaan yang pada gilirannya berpotensi menjadi sarana peningkatan kerja

Sumber :

http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:tujuan-system-a-prinsip-gcg&catid=68:good-corporate-governance&Itemid=101
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmaksi.unsoed.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2FBUDAYA-PERUSAHAAN-DAN-ETIKA.pptx&ei=9ll2UMvHNoXqrAeq0oHADw&usg=AFQjCNGnYjJgx260Rb3Q2uvf8PZdkh1iaA
http://enomutzz.wordpress.com/tag/etika-profesi-akuntansi/

Neraca Koperasi

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI TELKOMA TAHUN 2011

LAPORAN LABA RUGI

NERACA KEUANGAN

Hukum Undang - Undang Koperasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.  bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan

untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi

Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi

dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan

Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi

nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam

suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai

dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk

memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota

sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan

tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi

nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh

tantangan;

c. bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu

berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan,

menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana

amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik

Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

d. bahwa  Undang-Undang Nomor  25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan hukum dan perkembangan

Perkoperasian;

                          e. bahwa . . .- 2 -

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf  c, dan huruf d, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah  badan hukum yang didirikan oleh orang

perseorangan atau  badan hukum Koperasi, dengan

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut

kehidupan Koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan

beranggotakan orang perseorangan.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh

dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

                       6. Pengawas . . .- 3 -

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang

bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada

Pengurus.

7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang

bertanggung jawab penuh atas  kepengurusan Koperasi

untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili

Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar

oleh seseorang atau  badan hukum Koperasi pada saat

yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan

pada suatu Koperasi.

9. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota

Koperasi dalam modal Koperasi.

10. Hibah adalah pemberian uang  dan/atau barang  kepada

Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai

modal usaha.

11. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi

berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan

uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau  badan

hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan

Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

12. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau

Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau

pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah

dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

13. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh

Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan

memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai

perjanjian.

14. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan

Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan

perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi

dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

15. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang

menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya

usaha.

16. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha

Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan

secara konvensional atau syariah.

                         17. Gerakan . . .- 4 -

17. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi

dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju

tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.

18. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang

didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk

memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi

Koperasi.

19. Hari adalah hari kalender.

20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan

perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

BAB III

NILAI DAN PRINSIP

Pasal 5

(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

a. kekeluargaan;

b. menolong diri sendiri;

c. bertanggung jawab;

d. demokrasi;

                      e. persamaan . . .- 5 -

e. persamaan;

f. berkeadilan; dan

g. kemandirian.

(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

a. kejujuran;

b. keterbukaan;

c. tanggung jawab; dan

d. kepedulian terhadap orang lain.

Pasal 6

(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara

demokratis;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi

Koperasi;

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang

otonom, dan independen;

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya,

serta memberikan informasi kepada masyarakat

tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan

memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama

melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional,

regional, dan internasional; dan

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan

bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan

yang disepakati oleh Anggota.

(2) Prinsip Koperasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara

keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi

sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

                               BAB IV . . .- 6 -

BAB IV

PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR,

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 7

(1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua

puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian

kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal

Koperasi.

(2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling  sedikit 3 (tiga)

Koperasi Primer.

Pasal 8

(1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara

Kesatuan Republik  Indonesia yang ditentukan dalam

Anggaran Dasar.

(2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran

Dasar.

(3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.

(4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat

kedudukannya.

(5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang

diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam

hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan

alamat lengkap Koperasi.

Pasal 9

(1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat

oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian

Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan

sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

                          (3) Notaris . . .- 7 -

(3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang

terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan

urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 10

(1) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan

keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

sekurang-kurangnya:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat

tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau

nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta

nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi

pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus

yang pertama kali diangkat.

(3) Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),  seorang pendiri dapat diwakili

oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Permohonan  Akta Pendirian Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para

pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada

Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai  badan

hukum.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan

permohonan pengesahan Koperasi sebagai  badan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 11

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolak

permohonan secara tertulis disertai alasannya.

                          Pasal 12 . . .- 8 -

Pasal 12

(1) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya dapat

mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

penolakan.

(2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang

diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya pengajuan permohonan ulang.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan keputusan pertama dan terakhir.

Pasal 13

(1) Koperasi memperoleh pengesahan  sebagai  badan hukum

setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.

(2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

permohonan diterima.

(3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akta

Pendirian Koperasi dianggap sah.

Pasal 14

(1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan,  Anggotanya

berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)

bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang

bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal

keanggotaan.

(2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah

minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung

jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian

yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh

Menteri.

                          Pasal 15 . . .- 9 -

Pasal 15

(1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh  Anggota,

Pengurus, dan/atau  Pengawas sebelum Koperasi

mendapat pengesahan menjadi  badan hukum dan

perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi,

Koperasi berkewajiban mengambil alih serta

mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak

dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing  Anggota,

Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara

pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 16

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. wilayah keanggotaan;

c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;

d. jangka waktu berdirinya Koperasi;

e. ketentuan mengenai modal Koperasi;

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan

penggantian Pengawas dan Pengurus;

g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;

h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;

i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;

j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;

k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

l. ketentuan mengenai pembubaran;

m. ketentuan mengenai sanksi; dan

n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat

pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

                           Pasal 17 . . .- 10 -

Pasal 17

(1) Koperasi dilarang memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu

kabupaten atau kota;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau

kesusilaan; dan/atau

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara,

lembaga pemerintah, atau lembaga internasional,

kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

(2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi”

dan diakhiri dengan singkatan ”(Skd)”.

(3) Kata  “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usaha

yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang

ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian

nama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan  usaha

yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan

dalam Anggaran Dasar.

(2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun  berdasarkan  kebutuhan ekonomi

Anggota dan jenis Koperasi  sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri

oleh paling  sedikit  2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah

Anggota Koperasi dan disetujui oleh  paling  sedikit 1/2

(satu perdua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir.

(2) Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam surat

undangan kepada Anggota.

                     (3) Perubahan . . .- 11 -

(3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada

saat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan  ketentuan

peraturan perundang-undangan, kecuali atas persetujuan

pengadilan.

(4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan Akta  Perubahan Anggaran

Dasar dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 20

(1) Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal

tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. nama;

b. tempat kedudukan;

c. wilayah keanggotaan;

d. tujuan;

e. kegiatan usaha; dan/atau

f. jangka waktu berdirinya Koperasi apabila Anggaran

Dasar menetapkan jangka waktu tertentu.

(3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan

hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup

diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling

lambat  30 (tiga puluh) hari terhitung sejak  Akta

Perubahan Anggaran Dasar dibuat.

Pasal 21

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan

Menteri.

(2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanya

pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut

oleh Menteri.

                            Pasal 22 . . .- 12 -

Pasal 22

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditolak apabila:

a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara

perubahan Anggaran Dasar; dan/atau

b. isi perubahan Anggaran Dasar bertentangan dengan

ketentuan  peraturan perundang-undangan, ketertiban

umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan

persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atas

perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 11 sampai

dengan Pasal 15.

Bagian Keempat

Pengumuman

Pasal 24

(1) Akta  Pendirian Koperasi dan  Akta Perubahan Anggaran

Dasar yang telah disahkan oleh Menteri,  harus

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.

(2) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang-kurangnya mencantumkan:

a. nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka

waktu pendirian, nama Pengawas dan  Pengurus,

jumlah Anggota;

b. alamat lengkap Koperasi;

c. nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi serta

nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

                          d. nomor . . .- 13 -

d. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar

dan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1);

e. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar

yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

f. nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yang

membuat Akta  Pendirian Koperasi atau Akta

Perubahan Anggaran Dasar; dan

g. nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah

diberitahukan kepada Menteri.

(3) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terbuka untuk umum.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 26

(1) Anggota Koperasi  merupakan pemilik dan sekaligus

pengguna jasa Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.

(3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang

bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia

menerima tanggung jawab keanggotaan.

Pasal 27

(1) Anggota Koperasi Primer  merupakan orang perseorangan

yang mampu melakukan  perbuatan hukum, mempunyai

kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan

jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Anggota Koperasi Sekunder  merupakan Koperasi yang

mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan

memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam

Anggaran Dasar.

Pasal 28

(1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri

setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar dipenuhi.

                     (2) Keanggotaan . . .- 14 -

(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 29

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26  ayat (1)

mempunyai kewajiban:

a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran  Rumah Tangga,

dan keputusan Rapat Anggota;

b. berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan usaha yang

diselenggarakan oleh Koperasi; dan

c. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

mempunyai hak:

a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan

suara dalam Rapat Anggota;

b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus

di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;

c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas  atau

Pengurus;

d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan

dalam Anggaran Dasar;

e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;

f. mendapat keterangan mengenai perkembangan

Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar; dan

g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan

kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

Pasal 30

(1) Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berupa:

a. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau

b. pencabutan status keanggotaan.

(3) Ketentuan mengenai  tata cara  pengenaan sanksi

sebagaimana dimaksud  pada  ayat (2) diatur dalam

Anggaran Dasar.

                            BAB VI . . .- 15 -

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Koperasi mempunyai  perangkat  organisasi Koperasi yang

terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 32

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam Koperasi.

Pasal 33

Rapat Anggota berwenang:

a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;

b. mengubah Anggaran Dasar;

c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan

Pengurus;

d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan

dan belanja Koperasi;

e. menetapkan batas maksimum  Pinjaman yang dapat

dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;

f. meminta keterangan dan mengesahkan

pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam

pelaksanaan tugas masing-masing;

g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;

h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan

pembubaran Koperasi; dan

i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan

oleh Undang-Undang ini.

Pasal 34

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.

                            (2) Rapat . . .- 16 -

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota,  Pengawas, dan

Pengurus.

(3) Kuorum Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.

(4) Undangan kepada Anggota untuk menghadiri Rapat

Anggota dikirim oleh Pengurus  paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

(5) Undangan dilakukan dengan surat yang  sekurangkurangnya  mencantumkan  hari,  tanggal, waktu, tempat,

dan acara Rapat Anggota, disertai pemberitahuan bahwa

bahan yang akan dibahas dalam Rapat Anggota tersedia di

kantor Koperasi.

Pasal 35

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu

hak suara.

(4) Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur dalam Anggaran

Dasar dengan mempertimbangkan jumlah Anggota.

Pasal 36

(1) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban

Pengurus diselenggarakan  paling lambat  5 (lima) bulan

setelah tahun buku Koperasi ditutup.

(3) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat

Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk

menyelenggarakan Rapat Anggota melalui undangan

pemanggilan kedua.

(4) Undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum Rapat Anggota

diselenggarakan.

(5) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak

mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

                 (6) Keputusan . . .- 17 -

(6) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat.

(7) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak dari jumlah  Anggota yang

hadir.

Pasal 37

(1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan  laporan

pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta

hasil yang telah dicapai;

b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

mempengaruhi kegiatan Koperasi;

c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri

dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun

buku yang bersangkutan serta penjelasan atas

dokumen tersebut;

d. laporan Pengawas;

e. nama Pengawas dan Pengurus; dan

f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan

lain bagi Pengurus.

(2) Laporan keuangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

yang berlaku.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan

penjelasan dan alasannya.

(4) Laporan keuangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditandatangani oleh Pengurus.

Pasal 38

(1) Laporan  pertanggungjawaban tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ditandatangani  oleh  semua

Pengurus.

(2) Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatangani

laporan  pertanggungjawaban tahunan tersebut,  Pengurus

yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara

tertulis.

                              Pasal 39 . . .- 18 -

Pasal 39

Persetujuan terhadap laporan  pertanggungjawaban  tahunan

merupakan penerimaan terhadap  pertanggungjawaban

Pengurus oleh Rapat Anggota.

Pasal 40

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik

apabila:

a. diminta oleh Menteri; atau

b. Rapat Anggota menghendakinya.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dipenuhi, pengesahan laporan  pertanggungjawaban

tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.

Pasal 41

Rapat Anggota dianggap sah apabila  diselenggarakan sesuai

dengan persyaratan dan  tata cara Rapat Anggota yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 42

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36, dapat  diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa

apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera

yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota.

(2) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pengurus

atau atas permintaan  paling  sedikit  1/5 (satu perlima)

jumlah Anggota.

(3) Permintaan Anggota kepada Pengurus untuk

menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan

disertai alasan dan daftar tanda tangan Anggota.

(4) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan atas

permintaan Anggota hanya dapat membahas masalah

yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

                              (5) Rapat . . .- 19 -

(5) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang

sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal  33.

Pasal 43

(1) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk

memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran

Koperasi dianggap sah apabila  sudah  mencapai  kuorum

yaitu  dihadiri oleh  paling  sedikit  3/4 (tiga  perempat)

jumlah Anggota.

(2) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila  disetujui

oleh  paling  sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang

sah.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat

Anggota Luar Biasa kedua pada waktu paling cepat 14

(empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

dihitung  dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat

Anggota Luar Biasa pertama yang gagal diselenggarakan.

(4) Ketentuan tentang kuorum dan  pengesahan keputusan

dalam Rapat Anggota Luar Biasa kedua sama dengan

ketentuan dalam Rapat Anggota Luar Biasa pertama

sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidak

tercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 44

(1) Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepada

Anggota Koperasi untuk:

a. melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas

permintaan paling  sedikit  1/5 (satu  perlima) dari

jumlah Anggota apabila Pengurus tidak

menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang

telah ditentukan; atau

                       b. melakukan . . .- 20 -

b. melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar Biasa,

atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

permintaan dari Anggota, Pengurus tidak

menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.

(2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa

diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurus

dan/atau Pengawas untuk hadir.

(3) Apabila perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Ketua Pengadilan dapat

memaksa Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.

(4) Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penetapan instansi pertama dan terakhir.

Pasal 45

(1) Koperasi Primer yang jumlah anggotanya  paling  sedikit

500 (lima ratus) orang  dapat menyelenggarakan Rapat

Anggota melalui delegasi Anggota.

(2) Ketentuan  mengenai Rapat  Anggota melalui delegasi

Anggota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Anggaran Dasar.

Pasal 46

Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat Risalah

Rapat Anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat dan

paling sedikit 1 (satu) orang Anggota yang ditunjuk oleh Rapat

Anggota.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai  persyaratan, tata cara, dan

ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota dan

Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Anggaran

Dasar.

                                   Bagian . . .- 21 -

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 48

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota  pada Rapat

Anggota.

(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:

a. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu

Koperasi atau komisaris atau direksi suatu

perusahaan yang dinyatakan bersalah karena

menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu

dinyatakan pailit; dan

b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan korporasi, keuangan  negara,

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas

diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 49

(1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama Pengawas

dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Jumlah imbalan bagi Pengawas ditetapkan dalam Rapat

Anggota.

(4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan

dapat diangkat kembali.

(5) Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 50

(1) Pengawas bertugas:

a. mengusulkan calon Pengurus;

b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan

oleh Pengurus; dan

d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

                    (2) Pengawas . . .- 22 -

(2) Pengawas berwenang:

a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru

serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan

dalam Anggaran Dasar;

b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang

diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;

c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan

usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;

d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada

Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum

tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan

e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara

waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 51

(1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.

(2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada Rapat Anggota.

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat

meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk

melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

(2) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 53

(1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan

Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

untuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yang

bersangkutan menerima keputusan pemberhentian

tersebut.

                        (3) Ketentuan . . .- 23 -

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas

kesalahan dan  kelalaiannya yang diatur dalam UndangUndang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang kosong

atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangan

tetap, diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Pengurus

Pasal 55

(1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota

maupun non-Anggota.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan:

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

b. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;

c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu

Koperasi atau komisaris atau direksi suatu

perusahaan yang dinyatakan bersalah karena

menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu

dinyatakan pailit; dan

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana  yang merugikan korporasi, keuangan negara,

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus

diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 56

(1) Pengurus dipilih dan diangkat  pada Rapat Anggota atas

usul Pengawas.

                            (2) Untuk . . .- 24 -

(2) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukan

dengan mencantumkan susunan dan nama Pengurus

dalam Akta  Pendirian  Koperasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(3) Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan

kemungkinan diangkat kembali.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan,

pengangkatan, jangka waktu kepengurusan,

pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam

Anggaran Dasar.

Pasal 57

(1) Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan

wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat

Anggota atas usul Pengawas.

Pasal 58

(1) Pengurus bertugas:

a. mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;

b. mendorong dan memajukan usaha Anggota;

c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana

anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk

diajukan kepada Rapat Anggota;

d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat

Anggota;

e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan

komunikasi Koperasi untuk diajukan  kepada Rapat

Anggota;

f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan

inventaris secara tertib;

g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif

dan efisien;

                    h. memelihara . . .- 25 -

h. memelihara  Buku Daftar Anggota, Buku Daftar

Pengawas,  Buku Daftar Pengurus,  Buku Daftar

Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat

Anggota; dan

i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan,

dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung

jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

(2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun

di luar pengadilan.

Pasal 59

(1) Setiap Pengurus berwenang mewakili Koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58  ayat (2), kecuali

ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

(2) Pembatasan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi

dan Pengurus yang bersangkutan; atau

b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan

yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.

(4) Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili Koperasi

dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 60

(1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan

usaha Koperasi.

(2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi

untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi

kepada Rapat Anggota.

(3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi

apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan

tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

                         (4) Pengurus . . .- 26 -

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan

kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh

sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu

perlima) Anggota atas nama Koperasi.

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas

kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam UndangUndang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 61

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan:

a. mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi;

b. menjadikan jaminan utang atas  aset atau  kekayaan

Koperasi;

c. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;

d. mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder;

dan/atau

e. memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.

Pasal 62

(1) Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan

niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila

diputuskan dalam Rapat Anggota.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau

kelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkan

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh

Pengawas dengan menyebutkan alasannya.

(2) Dalam  jangka  waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan

Rapat Anggota.

                                   (3) Rapat . . .- 27 -

(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut

atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud

pada  ayat (2), pemberhentian sementara tersebut

dinyatakan batal.

Pasal 64

(1) Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan

Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri

dalam Rapat Anggota.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai Pengurus

berakhir.

Pasal 65

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus

yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk

sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran

Dasar.

BAB VII

MODAL

Pasal 66

(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat

Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal

Koperasi dapat berasal dari:

a. Hibah;

b. Modal Penyertaan;

c. modal pinjaman yang berasal dari:

1.  Anggota;

2.  Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;

3.  bank dan lembaga keuangan lainnya;

                    4. penerbitan . . .- 28 -

4.  penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

dan/atau

5.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

dan/atau

d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang

bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota

dan tidak dapat dikembalikan.

(2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan

Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam

Anggaran Dasar.

Pasal 68

(1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal

Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam

Anggaran Dasar.

(2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi

dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan

nilai Setoran Pokok.

(3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah

minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota  di

Koperasi.

(4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas

Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus

dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

                    (4) Penyetoran . . .- 29 -

(4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan

dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang

dapat dinilai dengan uang.

(5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi

dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar

wajar.

(6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat

Modal Koperasi dan  daftar pemegang  Modal Penyertaan

yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi

dan pemegang Modal Penyertaan;

b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan

Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;

c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai

Modal Penyertaan; dan

d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota

yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang

kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam  jumlah

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang

Anggota dianggap sah jika:

a.  Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat

selama 1 (satu) tahun;

b.  pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari

Koperasi yang bersangkutan;

c.  pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau

d.  belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang

bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk

sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu

dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun

berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling

banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil

Usaha tahun buku tersebut.

                               (3) Dalam . . .- 30 -

(3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib

menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada

Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan

berdasarkan harga Sertifikat Modal  Koperasi  yang

ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar

akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat

Anggota.

Pasal 72

(1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang

meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang

memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau

tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi

dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan

hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan

pemindahan Sertifikat Modal Koperasi  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran

Dasar.

Pasal 74

(1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari

sumber modal asing, baik langsung maupun tidak

langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan

dilaporkan kepada Menteri.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada

Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(3) Ketentuan mengenai  Hibah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

                              Pasal 75 . . .- 31 -

Pasal 75

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal

Penyertaan.

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan

bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai

dengan Modal Penyertaan  sebatas nilai Modal Penyertaan

yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut

serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan

Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya

kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang

diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan  Modal

Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian  penempatan Modal  Penyertaan  dari masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  75 ayat (1) huruf b

sekurang-kurangnya memuat:

a. besarnya Modal Penyertaan;

b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;

c. pengelolaan usaha; dan

d. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

                               BAB VIII . . .- 32 -

BAB VIII

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

(1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan

Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih

dahulu untuk  Dana  Cadangan dan sisanya digunakan

seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang

dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan

Koperasi;

b. Anggota sebanding dengan  Sertifikat Modal  Koperasi

yang dimiliki;

c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan

karyawan Koperasi;

d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan

Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau

e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar.

(2) Koperasi dilarang membagikan kepada  Anggota Surplus

Hasil  Usaha yang berasal dari transaksi dengan  nonAnggota.

(3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari  non-Anggota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan

untuk mengembangkan usaha Koperasi dan

meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

(1) Dalam  hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat

menggunakan Dana Cadangan.

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

                            (3) Dalam . . .- 33 -

(3) Dalam hal  Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk

menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut

diakumulasikan dan  dibebankan pada  anggaran

pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan

Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal

Koperasi.

Bagian Ketiga

Dana Cadangan

Pasal 81

(1) Dana  Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian

Selisih Hasil Usaha.

(2) Koperasi harus menyisihkan  Surplus Hasil Usaha  untuk

Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua

puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian

Koperasi.

BAB IX

JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 82

(1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam

Anggaran Dasar.

(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau

kepentingan ekonomi Anggota.

                                Pasal 83 . . .- 34 -

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 82 terdiri

dari:

a. Koperasi konsumen;

b. Koperasi produsen;

c. Koperasi jasa; dan

d. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 84

(1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan

Anggota dan non-Anggota.

(2) Koperasi  produsen  menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan

pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada

Anggota dan non-Anggota.

(3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha

pelayanan jasa  non-simpan pinjam yang  diperlukan oleh

Anggota dan non-Anggota.

(4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan

pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani

Anggota.

Pasal 85

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 82 sampai dengan Pasal

84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Tingkatan

Pasal 86

(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan

potensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/atau

menjadi Anggota Koperasi Sekunder.

(2) Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder

diatur oleh Koperasi yang bersangkutan.

                               Bagian . . .- 35 -

Bagian Ketiga

Usaha

Pasal 87

(1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan

langsung  dan sesuai dengan jenis Koperasi yang

dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku

usaha lain dalam menjalankan usahanya.

(3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip

ekonomi syariah.

(4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip

ekonomi syariah  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KOPERASI SIMPAN PINJAM

Pasal 88

(1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh  izin usaha

simpan pinjam  dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan

Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh

Menteri.

Pasal 89

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam  Pasal

88 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. menghimpun dana dari Anggota;

b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan

c. menempatkan dana pada  Koperasi Simpan Pinjam

sekundernya.

Pasal 90

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi

Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan

simpan pinjam.

                           (2) Jaringan . . .- 36 -

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:

a. Kantor Cabang;

b. Kantor Cabang Pembantu; dan

c. Kantor Kas.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara

pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang  Pembantu,

dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan

potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antarKoperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat

mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam

Sekunder.

(2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud

pada  ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan:

a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang

menjadi anggotanya;

b. manajemen risiko;

c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;

d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan

pinjam;

e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan

untuk anggotanya;

f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau

g. pemberian bimbingan dan konsultasi.

(3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilarang  memberikan  Pinjaman kepada

Anggota perseorangan.

Pasal 92

(1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan

oleh Pengurus  atau pengelola profesional berdasarkan

standar kompetensi.

(2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus

memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur

dalam Peraturan Menteri.

                        (3) Pengawas . . .- 37 -

(3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang

merangkap sebagai Pengawas,  Pengurus, atau pengelola

Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Pasal 93

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehatihatian.

(2) Dalam memberikan  Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam

wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan peminjam untuk melunasi  Pinjaman sesuai

dengan perjanjian.

(3) Dalam memberikan  Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam 

wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi

Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.

(4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian

terhadap penyimpan.

(5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi

usaha pada sektor riil.

(6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari

Anggota  harus menyalurkan kembali dalam bentuk

Pinjaman kepada Anggota.

Pasal 94

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin  Simpanan

Anggota.

(2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin

Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin

Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program

penjaminan  Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan

Pinjam.

(4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan

dapat mengikuti program penjaminan  Simpanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan

Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

                               Pasal 95 . . .- 38 -

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal

93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 96

(1) Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk

meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.

(2) Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 97

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 96

dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi

terhadap Koperasi.

(2) Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. meneliti laporan  pertanggungjawaban  tahunan,

dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat

Anggota;

b. meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau

c. memanggil Pengurus untuk  diminta keterangan

mengenai perkembangan Koperasi.

(3) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mengamati dan memeriksa laporan.

(4) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti

terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah

penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang ini.

                               Bagian . . .- 39 -

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 98

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam

hal:

a. Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak

permohonan untuk menjadi Anggota atas orang

perseorangan yang telah memenuhi persyaratan

keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran

Dasar;

b. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. kelangsungan usaha  Koperasi sudah tidak dapat

diharapkan; dan/atau

d. terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang

bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan

secara benar.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)  huruf d  Menteri dapat menunjuk Akuntan

Publik.

(3) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan

kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak

yang berkepentingan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 96 sampai

dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.

                                   Bagian . . .- 40 -

Bagian Ketiga

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 100

(1) Pengawasan  Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh

Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

(2) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Pembentukan  Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan

Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Lembaga  Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  harus  dibentuk

paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

BAB XII

PENGGABUNGAN  DAN PELEBURAN

Pasal 101

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:

a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri

dengan Koperasi lain; atau

b. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk

membentuk suatu Koperasi baru.

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan

persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan,

Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib

memperhatikan:

a. kepentingan Anggota;

b. kepentingan karyawan;

c. kepentingan kreditor; dan

d. pihak ketiga lainnya.

                             (4) Akibat . . .- 41 -

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau

peleburan meliputi:

a. hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau

dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan

atau peleburan; dan

b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi

Anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan.

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain

atau yang melebur diri, secara hukum bubar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau

peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIII

PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN

HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pembubaran

Pasal 102

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a. keputusan Rapat Anggota;

b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau

c. Keputusan Menteri.

Pasal 103

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan  kepada Rapat

Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling

sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat

Anggota.

(3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota

pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak

menunjuk pihak yang lain.

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam

keputusan Rapat Anggota.

                  (6) Keputusan . . .- 42 -

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota

diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota

kepada Menteri dan semua Kreditor.

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum

Koperasi.

Pasal 104

(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah

berakhir.

(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya

Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan

pada Rapat Anggota.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya

Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari  sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi

berakhir.

(4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan  dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan

diterima.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota

mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi

dianggap sah.

Pasal 105

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

dan/atau

b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan

usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

                              Bagian . . .- 43 -

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 106

(1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus

dibentuk Tim Penyelesai.

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran

berdasarkan  Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu

berdirinya ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.

(3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran

berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.

(4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,

Koperasi tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalam

Penyelesaian”.

(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,

Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan

hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.

Pasal 107

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak

mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota

hanya menanggung sebatas Setoran  Pokok, Sertifikat Modal

Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki.

Pasal 108

Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:

a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang

kekayaan dan kewajiban Koperasi;

b. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan

pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama;

c. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap

pihak ketiga;

d. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;

e. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam

penyelesaian kekayaan;

f. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada

Menteri; dan/atau

                 g. mengajukan . . .- 44 -

g. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Pasal 109

Tim  penyelesai  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 106 ayat

(2) dan ayat (3) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Bagian Ketiga

Penghapusan Status Badan Hukum

Pasal 110

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal

pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan

hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 102

sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah

Pasal 112

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan

kebijakan yang mendorong Koperasi  agar  dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik.

                             (2) Dalam . . .- 45 -

(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah

menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan,

perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi

kepentingan Anggota.

(3) Langkah sebagaimana dimaksud  pada  ayat (2) dilakukan

dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam

bentuk:

a. pengembangan kelembagaan dan bantuan

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian

Koperasi;

b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan

kepentingan ekonomi Anggota;

c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;

d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan

kerja sama  yang saling menguntungkan  antara

Koperasi dan badan usaha lain;

e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan

permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan

tetap memperhatikan Anggaran  Dasar Koperasi;

dan/atau

f. insentif pajak  dan fiskal  sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat

memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya

boleh diusahakan oleh Koperasi.

(2) Ketentuan mengenai  peran  Pemerintah dan Pemerintah

Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian

perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 114

(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian

pemberdayaan Koperasi.

                     (2) Koordinasi . . .- 46 -

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

koordinasi kebijakan, integrasi perencanaan,  dan

sinkronisasi program pemberdayaan Koperasi.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kedua

Gerakan Koperasi

Pasal 115

(1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan  Koperasi

Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk

memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai

pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan

Koperasi.

(2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata

kerja dewan  Koperasi Indonesia  diatur dalam Anggaran

Dasar.

(3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh

Pemerintah.

Pasal 116

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip

Koperasi yang bertugas:

a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi

Koperasi;

b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilainilai dan prinsip Koperasi;

c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan

masyarakat;

d. menyelenggarakan  sosialisasi dan konsultasi kepada

Koperasi;

e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antarKoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain,

baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun

internasional;

f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan

Koperasi;

         g. menyelenggarakan . . .- 47 -

g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja

sama di bidang Perkoperasian; dan

h. memajukan organisasi anggotanya.

Pasal 117

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan  dewan

Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116

berasal dari:

a. iuran wajib Anggota;

b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;

c. Hibah; dan/atau

d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan

Koperasi Indonesia yang bersumber dari  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. 

(2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas

penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Pengelolaan anggaran  dewan Koperasi Indonesia

dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian,

transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 119

(1) Untuk mendorong pengembangan dewan  Koperasi

Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi

Indonesia.

(2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber

dari Anggota dewan  Koperasi Indonesia dan pihak-pihak

lain yang sah dan tidak mengikat.

                               (3) Dana . . .- 48 -

(3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus

diaudit oleh akuntan publik.

(4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi

Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi

Indonesia.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:

a. Koperasi yang melanggar larangan pemuatan

ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada

pendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

b. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota

Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;

c. Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

d. Pengawas yang merangkap sebagai Pengurus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);

e. Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan

keuangan dan inventaris secara tertib sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;

f. Pengurus yang tidak memelihara  Buku Daftar

Anggota,  Buku Daftar Pengawas,  Buku Daftar

Pengurus,  Buku  Daftar  Pemegang Sertifikat Modal

Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;

g. Pengurus yang  tidak  terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61;

h. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan

Pinjaman kepada Anggota perseorangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

i. Pengawas . . .- 49 -

i. Pengawas  atau  Pengurus  Koperasi Simpan Pinjam

yang  merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau

pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3);

dan/atau

j. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi

usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (5).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;

b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus

atau Pengawas Koperasi;

c. pencabutan izin usaha; dan/atau

d. pembubaran oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan

mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi

berdasarkan Undang-Undang ini;

b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib

melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat

3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran

Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

huruf b  ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

                          d. Akta . . .- 50 -

d. Akta  Pendirian  Koperasi yang belum disahkan atau

perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui

oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 122

(1) Koperasi yang mempunyai  Unit Simpan Pinjam wajib

mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan

Pinjam dalam waktu paling lambat  3 (tiga) tahun sejak

Undang-Undang ini disahkan

(2) Dalam jangka waktu perubahan menjadi Koperasi Simpan

Pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) Unit Simpan

Pinjam dilarang menerima  Simpanan dan/atau

memberikan Pinjaman baru kepada non-Anggota.

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan

Pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.

(4) Tata cara perubahan  Unit  Simpan  Pinjam Koperasi

menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 123

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan  Pinjam yang

telah memberikan  Pinjaman kepada non-Anggota wajib

mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota

Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya

Undang-Undang ini

(2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak bersedia menjadi Anggota  Koperasi yang

bersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhak

memanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yang

bersangkutan.

                                  (3) Bagi . . .- 51 -

(3) Bagi non-Anggota yang sudah terikat dengan perjanjian

simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penyelesaian perjanjian simpan pinjam dilaksanakan

sesuai dengan perjanjian antara non-Anggota dengan

Koperasi yang bersangkutan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau

belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran

Dasar Koperasi, dan Peraturan Perundang-Undangan

lainnya.

Pasal 125

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UndangUndang ini ditetapkan paling lambat  2 (dua) tahun sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                                 Agar . . .- 52 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                   ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

             REPUBLIK INDONESIA,

                            ttd

               AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Perekonomian,

                            ttd

  Lydia Silvanna DjamanPENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR       TAHUN      

TENTANG

PERKOPERASIAN

I. UMUM

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai

dengan prinsip Koperasi, karena itu  Koperasi mendapat misi untuk

berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran

masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha

mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan

mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi

berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata

ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.

Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus

diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip

Koperasi.

Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang

lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh

membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang

meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu

diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi

belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian

nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan

kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri,

tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan

kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional

dan global.

                               Banyak . . .- 2 -

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut

berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk

mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu

mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan

ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan

sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan

perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai

instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di

dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan

landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih

tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global

yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat

dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian

status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan

pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk

mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan

pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan

hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus

sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan

perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat

pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai

organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta

terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai

dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian

status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal

tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu,

Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh

langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib

menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi

tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secara

jelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa 

keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara,

pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan

ekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasi

memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan

yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada

Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus,

sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi. Ketentuan mengenai

tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan

Pengurus bekerja secara profesional.

                                 Dalam . . .- 3 -

Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintah

diperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan

Pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalam

hal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi

Simpan Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya. Dalam kaitan

ini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota

Koperasi Simpan Pinjam. 

Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi

Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal

Koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh

Anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara.

Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini,

namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan

perkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai

lembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa Gerakan

Koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk

memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi

Koperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia.

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwa

pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat

Anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri.

Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diatur

di dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untuk

mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat

organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah,

pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota

Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang  dapat turut mencapai tujuan

pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secara

konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin

dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

                                  Pasal 4 . . .- 4 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam

melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan

kemakmuran orang-perseorangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua

Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersamasama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi

kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi

kuat, sehat, mandiri, dan besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segala

kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip

profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab,

efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai

tambah yang optimal bagi Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota

Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam

pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat

Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang

diberikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap Anggota 

Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 

melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi

dengan berkoperasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan

peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara

sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

                               Huruf g . . .- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri

sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh

suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan,

kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian

terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung

jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan

perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan

secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan

membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia

menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi

atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

Huruf b

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan

dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif

dalam menentukan kebijakan  dan membuat keputusan.

Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan

bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota.

Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota

satu suara. 

Huruf c

Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus

pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif

dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber

kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi. 

Huruf d

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang

diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi

mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk

Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka

melakukan hal itu atas dasar syarat  yang menjamin tetap

terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis

oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

                                Huruf e . . .- 6 -

Huruf e

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,

Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka

dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi

perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada

masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka

masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan

Koperasi adalah sangat prinsipil.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

                                Pasal 17 . . .- 7 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pemilik” adalah pemilikan

Anggota atas badan usaha Koperasi dengan tanggung jawab

terbatas sebesar modal yang disetor Anggota.

Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pengguna jasa Koperasi”

adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari

pelayanan yang disediakan oleh Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

                             Pasal 27 . . .- 8 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesamaan kepentingan ekonomi” adalah

kesamaan dalam hal kegiatan usaha,  produksi, distribusi, dan

pekerjaan atau profesi. Kesamaan kepentingan ekonomi sangat

terkait dengan latar belakang jenis Koperasi, yaitu Koperasi

Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan

Pinjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena salah

satu dasar keanggotaan Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang

melekat pada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan

oleh Koperasi merupakan hak Anggota untuk memanfaatkan

jasa pelayanan Koperasi sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengembangkan dan memelihara

nilai” adalah mengusahakan pengamalan nilai-nilai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peningkatan oleh

Anggota, dan penerapan dalam kegiatan Koperasi. Di samping

itu, Anggota berkewajiban menjaga agar tidak terjadi

pengikisan nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan dan

menjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dipatuhi dan

dijalankan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

                                Huruf b . . .- 9 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Agar Anggota memanfaatkan jasa yang disediakan oleh

Koperasi maka Koperasi wajib mengetahui apa yang menjadi

kebutuhan Anggotanya, sehingga terdapat kesesuaian antara

apa yang disediakan sebagai bentuk pelayanan Koperasi

dengan apa yang dibutuhkan oleh Anggota.

Huruf f

Keterangan mengenai perkembangan Koperasi antara lain

berupa perkembangan tentang kekayaan Koperasi, utang

Koperasi, dan kekayaan modal Anggota.

Huruf g

Selisih Hasil Usaha merupakan hak Anggota yang diperoleh

berdasarkan besarnya transaksi Anggota dan kepemilikan

Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para Anggota untuk

membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan

pelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki segala wewenang yang

tidak diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas yang

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

                                Ayat (2) . . .- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”mempertimbangkan jumlah Anggota”

adalah bahwa dalam penentuan hak suara, dipertimbangkan unsurunsur jumlah anggota dari Koperasi Anggota dan besar kecilnya

volume usaha atau kekayaan bersih Koperasi. Koperasi Sekunder

yang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suara

yang didasarkan pada asas keadilan dan disepakati oleh seluruh

Anggota.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menteri dapat mendelegasikan wewenang kepada

Gubernur/Bupati/Walikota untuk memerintahkan Pengurus

Koperasi agar menyelenggarakan Rapat Anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

                                 Ayat (2) . . .- 11 -

Ayat (2)

Laporan keuangan yang diajukan kepada Rapat Anggota harus

ditandatangani oleh semua Pengurus, karena laporan ini

merupakan pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan

tugasnya.

Apabila ada di antara Pengurus tidak menandatangani maka

alasannya perlu dijelaskan secara tertulis kepada Rapat Anggota,

agar Rapat Anggota dapat menggunakannya sebagai salah satu

bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan

tersebut.

Pasal 39

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti

membebaskan Pengurus dari tuntutan hukum pada tahun buku yang

bersangkutan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

                                   Pasal 50 . . .- 12 -

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kesalahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melakukan

tindakan di luar Anggaran Dasar dan ketentuan lain yang berlaku di

Koperasi yang bersangkutan. Hal-hal yang mempengaruhi

perkembangan usaha Koperasi dari perubahan/perkembangan

eksternal Koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan

Pengurus.

                                  Ayat (4) . . .- 13 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kesalahan yang menimbulkan kerugian

pada Koperasi” adalah kesalahan Pengurus sebagai pengelola

Koperasi yang mengakibatkan kerugian material pada Koperasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Pengurus yang bersangkutan tidak hadir maka Rapat

Anggota tetap dapat memberhentikannya.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Modal awal yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal

Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Modal Penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan

usaha Koperasi yang produktif dan prospektif, baik usaha yang

diselenggarakan sendiri oleh Koperasi maupun dengan cara

kerjasama usaha secara kemitraan dengan pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

                                  Huruf d . . .- 14 -

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada Anggota pada saat

yang bersangkutan keluar dari keanggotaan Koperasi.  Setoran

Pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Penetapan jumlah minimum Sertifikat Modal Koperasi bagi setiap

Anggota dimaksudkan sebagai kontribusi modal minimum tiap

Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lain yaitu tanah,

kendaraan,  dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang oleh 

penilai  dan berlaku sah, apabila kepemilikan tanah atau kendaraan

tersebut telah dialihkan atas nama Koperasi yang bersangkutan.

                              Ayat (6) . . .- 15 -

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jumlah lembar, nomor, dan tanggal

perolehan” adalah riwayat perolehan dari Sertifikat Modal

Koperasi dan Modal Penyertaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah dan nilai Sertifikat Modal

Koperasi dan nilai Modal Penyertaan” adalah jumlah dan nilai

secara keseluruhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

                                 Pasal 78 . . .- 16 -

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebanding dengan transaksi usaha“

adalah Surplus Hasil Usaha bagian  Anggota besar kecilnya

ditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap Anggota kepada

Koperasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebanding dengan  Sertifikat Modal

Koperasi yang dimiliki” adalah Surplus Hasil Usaha bagian

Anggota didasarkan kepada jumlah keseluruhan Sertifikat

Modal yang dimiliki oleh seorang Anggota. Jumlah keseluruhan

Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki Anggota, dapat berupa

Sertifikat Modal Koperasi awal yang wajib dimiliki secara

minimum, Sertifikat Modal Koperasi tambahan, Sertifikat

Modal Koperasi warisan, dan/atau Sertifikat Modal Koperasi

yang berasal dari pembelian Sertifikat Modal Koperasi milik

Anggota lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”bonus” adalah tambahan imbalan atau

gaji yang diberikan sebagai bagian dari  Surplus  Hasil  Usaha

untuk meningkatkan gairah kerja Pengawas, Pengurus, dan

karyawan Koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkan

keputusan Rapat Anggota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana pembangunan Koperasi” adalah

dana yang dihimpun dari Koperasi oleh dewan Koperasi

Indonesia untuk memajukan organisasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

                                  Pasal 81 . . .- 17 -

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

                                Pasal 96 . . .- 18 -

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban Koperasi yang

berstatus ”Koperasi dalam Penyelesaian”, masih tetap ada untuk

menyelesaikan seluruh urusannya. Agar  masyarakat

mengetahuinya, di depan kantor Koperasi dipasang pengumuman

yang memuat frasa ”Koperasi dalam Penyelesaian”.

                                  Ayat (5) . . .- 19 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”pihak lain yang diperlukan” antara lain

adalah bekas Anggota, pejabat Pemerintah, pejabat Lembaga

Gerakan Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

                              Pasal 115 . . .- 20 -

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan  "dewan Koperasi Indonesia” yang

selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari Sentral

Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang

didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh

Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Penyediaan anggaran dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia didasarkan atas

kemampuan, ketersediaan anggaran, dan skala prioritas

pembangunan nasional dan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

                             Pasal 124 . . .- 21 -

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5355